PBB luncurkan laporan tahunan terkait agenda pembangunan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2023 (UN in Indonesia’s 2023 Annual Results Report).

Laporan ini menyoroti pekerjaan dan dampak yang dicapai pada tahun ketiga pelaksanaan United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, perjanjian yang memayungi 30 lembaga PBB untuk bekerja sama mendukung agenda pembangunan pemerintah.

“Tahun 2023 penting bagi Indonesia, dengan perannya sebagai Ketua ASEAN yang membuka peluang baru untuk kerja sama regional, dalam periode pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan lembaga, dan arsitektur kesehatan yang diperkuat," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

PIhaknya tetap teguh berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan menangani isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial.

"Lima tahun ke depan juga menjadi momen krusial Indonesia untuk melaksanakan tiga pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola,” katanya.

Lebih lanjut, laporan ini merangkum hasil kemajuan PBB dan Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs yang diorganisir berdasarkan empat area strategis UNSDCF.

Area pertama terkait “Pembangunan Manusia yang Inklusif” telah dicapai hasil peningkatan efisiensi sistem perlindungan sosial melalui pendaftaran sosial ekonomi yang mempengaruhi lebih dari 118 juta penerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, PBB juga mendukung inisiatif pangan dan gizi yang memberikan manfaat bagi 25 ribu anak sekolah.

Selain itu, capaian lainnya mengenai proporsi penduduk yang hidup dengan HIV dan menggunakan obat antiretroviral meningkat 33 persen pada Desember 2022 menjadi 40 persen pada Desember 2023.

Di bawah pilar “Transformasi Ekonomi”, PBB disebut membantu lebih dari 900 pabrik untuk meningkatkan teknologi terbaru, meningkatkan daya saing ekonomi mereka, dan menurunkan dampak buruk lingkungan.

Kemudian juga, lebih dari 330 ribu petani menerima dukungan untuk meningkatkan praktik pertanian dan memperkuat usaha pertanian, serta industri kelapa sawit telah meningkatkan pengelolaan limbah dan pemanfaatan produk di perkebunan maupun di pabrik.

Dalam area “Pembangunan Hijau, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam,” PBB mengurangi lebih dari 87 juta ton emisi gas rumah kaca, serta menyediakan energi bersih bagi 134 ribu rumah tangga dari pembangkit listrik tenaga minihidro dan sistem surya fotovoltaik atap.

Pengurangan limbah laut sebesar 420 ribu ton dicapai pula melalui langkah-langkah pengurangan dan daur ulang limbah.

Terakhir, Indonesia melalui bantuan PBB berhasil mengumpulkan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) melalui obligasi tematik untuk membantu pencapaian target TPB/SDGs di bawah area “Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs”.

Hasil akhir dari obligasi ini memberikan dampak positif pada kehidupan 6,4 juta orang Indonesia, dan lebih dari 800 juta dosis vaksin berhasil didistribusikan ke lokasi dengan menggunakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yang dikembangkan PBB.

“Seiring kita menyambut babak baru dalam Pemerintahan Indonesia dan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, penting untuk memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kemitraan yang lebih kuat dan inklusif dengan PBB, dan juga harus memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB,” ucap Suharso.

Melalui forum ini, lanjut dia, diharapkan dapat menegaskan kembali tanggung jawab kolektif antara lembaga pemerintah, badan-badan PBB, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memajukan agenda pembangunan Indonesia.

“Kerja sama PBB dengan sebuah negara sebaik kerja sama yang dibangunnya. Maka, kerja sama inilah yang memungkinkan pendekatan PBB yang komprehensif untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian TPB/SDGs, sambil memastikan bahwa tidak ada yang tertingga," katanya.

Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal menyatakan akan terus bekerja sama dengan Bappenas dan seluruh pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk mencapai target TPB/SDGs tetapi juga menjajaki solusi inovatif untuk membantu pemerintah dalam pertumbuhan inklusif, pembangunan hijau dan rendah karbon, serta transformasi digital.